Sejarah Pembangunan Indonesia dari Masa Orde Lama hingga Reformasi

Pembangunan Indonesia sebagai negara berkembang telah melalui berbagai fase sejarah yang berbeda sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Setiap era pemerintahan memiliki pendekatan dan prioritas pembangunan yang berbeda, yang mencerminkan tantangan dan kondisi sosial-ekonomi pada masanya. Berikut adalah tinjauan singkat pembangunan Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

Masa Orde Lama (1945-1966)

Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pembangunan Indonesia berfokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, stabilitas politik, dan identitas bangsa.

1. Prioritas Awal:

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah berfokus pada pemulihan pasca-penjajahan, termasuk membangun sistem pemerintahan, militer, dan infrastruktur dasar.

2. Ekonomi Terencana:

Pada tahun 1950-an, Soekarno mencoba menerapkan sistem ekonomi yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin, dengan tujuan menghilangkan pengaruh asing dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Namun, kebijakan ini sering terganggu oleh instabilitas politik dan konflik internal.

3. Proyek Mercusuar:

Pada awal 1960-an, Soekarno memprioritaskan proyek-proyek besar seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan Stadion Gelora Bung Karno. Namun, fokus pada proyek-proyek simbolik ini sering dianggap mengorbankan kebutuhan dasar rakyat, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi.

4. Krisis Ekonomi:

Pada akhir era ini, Indonesia menghadapi hiperinflasi hingga 600% per tahun, ditambah dengan konflik politik yang memuncak pada peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.

Masa Orde Baru (1966-1998)

Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Orde Baru memprioritaskan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan nasional yang terencana.

1. Pembangunan Berbasis Repelita:

Soeharto memperkenalkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai dasar pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Fokus utama adalah sektor pertanian, industri, pendidikan, dan kesehatan.

2. Revolusi Hijau:

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas pangan, terutama padi, melalui penggunaan pupuk, irigasi, dan teknologi pertanian modern. Hasilnya, Indonesia sempat mencapai swasembada beras pada tahun 1984.

3. Investasi dan Infrastruktur:

Pemerintah mengundang investor asing untuk mengembangkan sektor industri dan membangun infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

4. Sentralisasi Kekuasaan:

Namun, sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto dan militer menyebabkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas.

5. Krisis Ekonomi 1997-1998:

Krisis moneter Asia pada tahun 1997 menghancurkan perekonomian Indonesia, mengakibatkan jatuhnya nilai rupiah, inflasi tinggi, dan meningkatnya pengangguran. Krisis ini menjadi pemicu gerakan Reformasi yang menggulingkan Soeharto pada tahun 1998.

Era Reformasi (1998-sekarang)

Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi yang menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan pendekatan pembangunan.

1. Desentralisasi:

Pemerintah mengalihkan sebagian besar kekuasaan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan.

2. Demokratisasi:

Sistem politik Indonesia berubah menjadi demokrasi multipartai. Pemilu yang bebas dan transparan mulai diterapkan, serta kebebasan pers lebih dijamin.

3. Pemulihan Ekonomi:

Pemerintah berusaha memulihkan ekonomi dengan mengundang kembali investor asing, membenahi sektor perbankan, dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. Tantangan Baru:

Meski ada kemajuan, era Reformasi juga menghadapi tantangan seperti korupsi yang masih merajalela, kesenjangan sosial, dan konflik horizontal di beberapa daerah.

 

 

 

 

 

---