DEMOKRASI DI SEKOLAH

PENGERTIAN DEMOKRASI

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos dan kratos.
Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat.

Dalam buku berjudul Menjelajahi Demokrasi oleh Dr. Suyatno, para ahli mengemukakan definisi dari kata demokrasi, yaitu:

H. L. Mencken
Demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.

G. B. Shaw
Demokrasi adalah ‘pemilu pengganti’ oleh pihak yang tidak kompeten di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan.

Oxford English Dictionary
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat, atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat.

Prinsip Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip berikut:

1. Prinsip Kerakyatan
   Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal, dan tidak terbagi.
2. Prinsip Hikmat Kebijaksanaan
   Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak tuhan YME, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia dalam mencari kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia.
3. Prinsip Permusyawaratan
   Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam.
4. Prinsip Perwakilan
   Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh Khoirul Muslimin.

 

PENGAMALAN NILAI DEMOKRASI DI SEKOLAH

Demokrasi di sekolah adalah sistem atau prinsip yang mempromosikan partisipasi aktif, keterlibatan, keadilan, dan keputusan bersama antara siswa, guru, dan staf sekolah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan kebebasan berbicara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda, dan keadilan dalam perlakuan.

Demokrasi di sekolah bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Hal ini juga melibatkan pengakuan bahwa siswa memiliki hak dan suara dalam masalah yang berkaitan dengan kurikulum, aturan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan belajar.

Penerapan demokrasi di sekolah melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. Partisipasi siswa.

Siswa diberikan kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui forum siswa, organisasi siswa, pemilihan wakil siswa, atau melalui kelompok diskusi dan konsultasi dengan staf sekolah. Mereka dapat menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di sekolah.

2. Keterbukaan dan transparansi.

Keputusan dan proses pengambilan keputusan di sekolah harus transparan dan terbuka bagi siswa. Mereka memiliki hak untuk mengetahui dasar dan alasan di balik keputusan yang diambil oleh pihak sekolah. Informasi dan laporan berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan sekolah harus tersedia dan dapat diakses oleh siswa.

3. Keadilan dan persamaan hak.

Setiap siswa memiliki hak yang sama dan dihormati dalam konteks demokrasi di sekolah. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Prinsip keadilan dan kesetaraan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan sekolah.

4. Menghargai pendapat dan keragaman.

Demokrasi di sekolah mendorong penghargaan terhadap pendapat dan keragaman siswa. Siswa diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat mereka, berbagi ide, dan terlibat dalam diskusi yang konstruktif. Perbedaan pendapat dihargai dan dianggap sebagai sumber kekayaan untuk memperkaya pembelajaran dan pengambilan keputusan.

5. Pembelajaran aktif dan partisipatif.

Demokrasi di sekolah mendorong pembelajaran aktif dan partisipatif, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor yang berperan dalam pembelajaran mereka. Mereka didorong untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan berpartisipasi dalam pembahasan kelompok.

 

---